Menag Terima Utusan Khusus Presiden AS Untuk Negara OKI
Jakarta (Pinmas)--Untusan Khusus Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama untuk negara-negara OKI Rashad Hussain mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama Suryadharma Ali, di ruang kerja Menag, Jl.Lapangan Banteng Barat No.3-4, Jakarta, Senin (20/2) sore.
"Saya menemui Menag Suryadharma Ali untuk mengetahui tentang kehidupan umat beragama di Indonesia. Saya telah mendapat penjelasan langsung dari Menteri Agama," kata Hussain yang didampingi Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel dan Eric Jordan. Sedangkan Menag dalam pertemuan itu didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bahrul Hayat dan sejumlah pejabat lainnya.
DPR: Kemenag Diminta Serius Tingkatkan Kualitas Madrasah dan Pontren
Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, diminta serius meningkatkan kualitas madrasah dan pesantren. Apalagi, lembaga pendidikan Islam ini bisa menjadi cermin bagi kemajuan pendidikan umat Islam dan anak negeri ini. "Saat ini masih banyak masalah yang dihadapi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas madrasah dan pesantren," kata anggota Komisi VIII DPR, Jazuli Juwaini, di Jakarta, Selasa (14/2/2012).
Indonesia Berpotensi Jadi Kiblat Industri Strategis
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi industri strategis. Sedikitnya, ada empat industri srategis yang berpotensi, yaitu butik, makanan halal, perbankan syariah dan konten media religi.
"Empat hal ini mutlak. Karena dengan populasi demikian besar kebutuhan akan keempat hal itu sama besarnya," ungkap Direktur Karim Business Consulting, Adityawarman Karim, saat berbicara dalam seminar Kebangkitan Ekonomi Islam di Universitas As-Syafiiyah, Jakarta, Rabu (18/1).
MUI Minta Pemda Pertahankan Perda Miras
Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap, pemerintah daerah dan DPRD tetap mempertahankan Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Keras (Miras). "Kami berharap Pemda dan DPRD tetap mempertahankan Perda Miras," ujar Ketua Koordinator Harian MUI, Ma'aruf Amin kepada wartawan dalam jumpa pers yang digelar di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2012).
Perda Miras Bukan Penyebab Konflik Horizontal
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai rekomendasi Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) yang meminta Kemendagri untuk meninjau kembali Peraturan Daerah (Perda) Syariah, termasuk tentang pelarangan minuman keras terlalu simplistik.
Pernyuataan ini disampaikan Ketua PBNU H Slamet Effendy Yusuf di Jakarta, Senin (16/01/2012). Menurutnya, anggapan bahwa Perda Miras dapat menimbulkan konflik horizontal adalah logika yang tidak bisa diterima. Karena seolah-olah Perda Miras inilah penyebab konflik, padahal hal itu sebaliknya.
